Tugas Mandiri

TUGAS MANDIRI

TENTANG :
PERSEKUTUAN FIRMA, KONSINYASI
&
HUBUNGAN KANTOR PUSAT DENGAN KANTOR CABANG

MATA KULIAH :
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN

Oleh :
MINGGU PERTEMUAN SARAGIH
103310023

DOSEN MATA KULIAH :
HAPOSAN BANJARNAHOR, SE

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
STMIK PUTERA BATAM
2011 / 2012

PENDAHULUAN

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat-Nya kita dapat menjalani hari kita dengan baik oleh karena rahmat-Nya juga saya dapat membuat Makalah Akuntansi Keuangan Lanjutan ini dengan baik.Adapun Makalah Akuntansi Keuangan Lanjutan ini dibuat guna memenuhi Tugas Mandiri Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan.Saya menyadari makalah ini masih belum begitu sempurna oleh karena itu saya mohon kritik dan saran Anda demi yang bersifat membangun demi sempurnanya makalah yang akan saya buat untuk hari berikutnya.
Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Mahasiswa/i Putera Batam Jurusan Akuntansi dan bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua yang membacanya.

Batam, 25 Mei 2012

Minggu Pertemuan Saragih
Penulis

Daftar isi:
1. BABA I
PENDAHULUAN ……………………………………………. 2
Dafta Isi ………………………………………… 3
2. Bab I I
2.1 Persekutuan Firma ……………………………………………. 4
1.1.a Macam Sekutu Firma …………………………… 5
1.1.b Status Hukum ………………………………………….. 5
1.1.c Tanggung Jawab Sekutu …………………………. 5
1.1.d Kebaika Firma ……………………………………….. 6
1.1.e Keburukan Firma …………………………………………. 6
1.1.f Pembubaran Persekutuan …………………………… 6
1.1.h Masuknya Sekutu Baru Dengan
membelinya kepentingan Sekutu Lama ……………… 7
2.2 Pengertian Penjualan Konsinyi …………………………… 8
2.3 Hubungan Antara Kantor Pusast Dengan Kantor Cabang …….. 10
3. BABIII
3.1 Persekutuan Firma ……………………………………………. 11
3.2 Konsinyasi …………………………………………….. 13
3.3 Hubungan Kantor Pusat Dengak Jantor Cabang …………….. 14
3.3.1 Sistem Sentralisasi …………………………………………….. 14
3.3.2 Sitem Desentralisasi ……………………………………. 16
4.BAB IV
4.1 Kesimpilan ………………………………………… 16
Daftar Pustaka ………………………………………. 19

BAB I :
LANDASAN TEORI
1.1 PERSEKUTUAN FIRMA
Persekutuan Firma adalah Serikatan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. (KUHD Ps. 16)
• UNSUR-UNSUR FIRMA
Ciri khusus yang membedakan firma dengan persekutuan perdata
1. Menjalankan perusahaan. (KUHD Ps. 16)
2. Dengan nama bersama atau firma (KUHD Ps. 16).
3. Tanggungjawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. (KUHD Ps. 18)
Karena kekhususan tersebut, firma sering juga disebut sebagai PERSEKUTUAN PERDATA KHUSUS.
• Penggunaan Nama pada Firma
FIRMA berarti nama bersama, yakni nama seorang sekutu yang dipergunakan untuk menjadi nama perusahaan.Namun dalam praktek, terdapat beberapa bentuk nama firma, yaitu:
1. Nama salah satu sekutu.
2. Nama salah satu sekutu dan rekan.
3. Kumpulan dari nama-nama sekutu
4. Nama lain yang bukan dari nama sekutu dan bukan nama keluarga namun berkaitan dengan tujuan perusahaan.
• Pendirian Persekutuan dengan Firma
Tidak terikat dengan bentuk tertentu, artinya dapat didirikan secara tertulis maupun lisan. baik dengan akta autentik maupun akta dibawah tangan. Ps. 22 KUHD menyebutkan bahwa persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta autentik, namun ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih untuk merugikan pihak ketiga.
Akta pendirian harus didaftarkan di Kepaniteraan PN setempat dan diumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI. ( hal ini merupakan keharusan yang bersanksi ).
1.1. a Macam Sekutu Firma
Hanya ada satu macam sekutu, yaitu sekutu kerja atau Firmant.
Apabila terdapat lebih dari satu sekutu maka dapat ditegaskan dalam AD tentang kewenangan sekutu-sekutu tersebut.
Bagi sekutu yang dikeluarkan kewenangannya tidak menghilangkan sifat tanggungjawab pribadi untuk keseluruhan.
1.1.b Status Hukum
Pada umumnya persekutuan dengan firma dikatakan sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum.
Secara materiil, firma telah memenuhi syarat, namun secara formal belum ada pengesahan/pengakuan dair negara berupa peraturan perundang-undangan.
1.1.c Tanggung jawab sekutu
1. Tanggung jawab intern, dalam hal ini tanggung jawab sekutu seimbang dengan inbreng, khususnya dalam pembagian keuntungan.
2. Tanggung jawab ekstern, setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain.

1.1.d Kebaikan Firma
1. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan.
2. Tergabungnya alasan-alasan rasional karena sebagian besar tindakan yang didasarkan oleh musyawarah menghasilkan kebenaran dan mendatangkan keuntungan.
3. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan.
1.1.f Keburukan firma
1. Tanggungjawab yang tidak terbatas dari sekutu dalam hal terjadi kerugian .
2. Pimpinan dipegang lebih dari satu orang, rawan terhadap perselisihan.
3. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan persekutuan dengan firma berakhir.
4. Penanaman modal beku (frozen capital).

1.1.g Pembubaran Persekutuan

Dengan masuknya seorang sekutu kerja yang baru atau keluarnya sekutu kerja atau meninggalnya seorang sekutu maka akan membubarkan persetujuan bersama persekutuan.Suatu persekutuan dikatakan bubar apabila persetujuan awal para sekutu untuk menjalankan usaha bersama-sama dilanggar dan tidak berlaku lagi. Misalnya, persekutuan secara otomatis bubar jika salah seorang sekutu meninggal dunia.

Apabila timbul perselisihan di antara para sekutu, maka atas permintaan seorang sekutu atau lebih pengadilan dapat memutuskan pembubaran persekutuan firma. Pengunduran diri salah seorang sekutu atau lebih lewat penjualan kepentingannya juga membubarkan persekutuan firma.

Dengan bubarnya persekutuan firma, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Walaupun pembubaran ini mengakhiri asosiasi perorangan-perorangan untuk tujuan awal mereka, namun hal ini tidak berarti pembubaran perusahaan atau bahkan hambatan dalam kelangsungan hidupnya. Kalau seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri, maka perusahaan dapat dilanjutkan sebagai persekutuan firma baru, yang terdiri dari sekutu-sekutu yang ada ataupun sekutu-sekutu yang ada ditambah dengan masuknya seorang sekutu baru.Kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan.

Masuknya sekutu baru dan keluarnya sekutu lama pada persekutuan akan mengakibatkan pembubaran. Pembubaran ada dua jenis:

1.Pembubaran persekutuan dari segi hukum (perubahan surat perjanjian/akte pendirian), tetapi kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan, ini disebut disolution.
2.Pembubaran persekutuan dengan menghentikan kegiatan dan penutupan perusahaan atau disebut likuidasi.

1.1.h Masuknya sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama

Seseorang dapat diterima sebagai sekutu baru hanya dengan kesepakatan semua sekutu.Penerimaan sekutu baru menimbulkan perjanjian baru dan hal ini merupakan pembentukan persekutuan firma baru; persekutuan firma yang sebelumnyadianggap bubar dengan kesepakatan umum.

Persetujuan persekutuan firma hanya mengikat sepanjang para sekutunya tetap tunduk terhadap persetujuan yang ditetapkan. Dengan masuknya seorang sekutu baru, maka suatu persetujuan baru harus dirancang untuk menetapkan kepentingan

sekutu pada pembentukan firma, pembagian laba dan rugi, dan semua hal yang menyangkut asosiasi.
Seorang sekutu yang baru masuk biasanya menyetorkan aktiva untuk memperoleh kepentingan dalam persekutuan firma yang baru didirikan.

Seseorang dapat dapat memperoleh kepentingan dalam persekutuan firmalewat:

1. Masuknya sekutu baru dengan membeli kepentingan lama
Jika semua sekutu setuju untuk menerima seorang pembeli kepentingan sebagaisekutu, maka hal ini akan membubarkan persekutuan firma yang lama danmenciptakan persekutuan firma baru

2.Perolehan kepentingan lewat investasi
Apabila seseorang memperoleh kepentingan dengan melakukan investasi, makaaktiva dan modal persekutuan firma akan bertambah

1.2 PENGERTIAN PENJUALAN KONSINYASI

Konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam konsinyasi adalah:
1. pengamanat (consignor ) adalah pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang. Pengamanat akan tetap mencatat barang yang dititipkannya sebagai persediaan selama barang yang dititipkan belum terjual atau menunggu laporan dari komosioner.
2. komisioner (consignee ) adalah pihak yang menerima titipan barang Baik pengamanat (consignor ) maupun komisioner (consignee ) mendapat keuntungan dengan adanya konsinyasi ini.Bagi pengamat ( Consignor )melalui konsinyasi secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai sarana promosi produknya dan menaikkan omzet penjualan serta memperluas daerah pemasaran. Bagi komisioner (consignee ) akan mendapat komisi bila berhasil menjualkan barang konsinyasi. Selain itu komisioner (consignee ) tidak perlu menambah modal kerja untuk membeli persediaan barang dagangan dan tidak menanggung risiko kerugian bila barang yang dititipkan tidak laku karena dapat dikembalikan kepada pengamanat (consignor ).

1.2.1 PENJUALAN KONSINYASI

Metode pencatatan yang dapat dipakai baik oleh pengamanat (consignor ) maupun komisioner (consignee ) ada dua , yaitu:
1. Metode Terpisah
2. Metode Tidak Terpisah

1. Metode Terpisah
Dalam metode terpisah laba atau rugi dari penjualan konsinyasi disajikan secara terpisah dengan laba atau rugi penjualan biasa atau penjualan lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pada akhir periode dapat diketahui berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan konsinyasi dan berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan lainnya.

2. Metode Tidak Terpisah
Dalam metode tidak terpisah laba atau rugi dari penjualan konsinyasitidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atau penjualanlainnya. Hal ini akan mengakibatkan pada akhir periode perusahaan tidakdapat mengetahui berapa laba atau rugi yang diperoleh dari penjualankonsinyasi dan berapa laba yang diperolah dari penjualan biasa ataupenjualan lainnya. Untuk tujuan pengendalian intern sebaiknya perusahaantidak menggunakan metode ini.Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap barangkonsinyasi baik yang diselenggarakan oleh pihak pengamanat (consignor ) maupun pihak komisioner (consignee )

1.3 HUBUNGAN KANTOR PUSAT DAN CABANG
Hubungan Pusat-Cabang yaitu hubungan antara kantor pusat (utama) dengan kantor pengembangan/ perwakilan yang skala usahanya lebih kecil dan merupakan bagian dari kantor pusat tersebar di daerah-daerah lain
Terdapat perbedaan pengertian antara Cabang dan Agen
1.3.1 KANTOR CABAN
Struktur organisasi dan kegiatan tidak terlepas dari kantor pusat. Sehingga kantor cabang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitasnya ke manajemen kantor pusat.
Kegiatan kantor cabang tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan saja tetapi juga usaha untuk memenuhi pesanan yang dpt diambil dari persediaan sendiri maupun persediaan kantor pusat.
Investasi kantor pusat ke cabang tidak hanya sebatas modal kerja saja tetapi semua fasilitas yang dibutuhkan dalam mendirikan kantor cabang dan permulaan operasinya kantor cabang.
1.3.2 AGEN
Struktur organisasi dan kegiatan terlepas dari kantor pusat atau berdiri sendiri. Oleh karena itu satu kantor agen dapat meng ageni beberapa perusahaan. Sehingga kantor agen tidak bertanggung jawab ke kantor pusat tetapi bertanggung jawab pengelola agen.
Kegiatan kantor agen tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan dan calon pembeli saja. Dengan demikian agen hanya sebagai fungsi pemasarnya saja.Investasi kantor pusat ke agen hanya sebatas modal kerja saja.
Ada dua sistem yang digunakan dalam pencatatan sistem akuntansi hubungan cabang dengan pusat, yaitu melalui sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, akuntansi kantor cabang diselenggarakan oleh kantor pusat, jadi hampir mirip dengan pencatatan kantor agen dimana rugi-laba kantor agen dipisahkan dari rugi-laba kantor pusat.
Sistem ini cocok dipakai apabila kantor cabang letaknya dekat dengan kantor pusat dan kegiatan kantor cabang masih terbatas / kantor cabang masih relatif kecil.Dalam sistem desentralisasi, pencatatan transaksi di kantor cabang diselenggarakan oleh kantor cabang sendiri. Namun bila dikehendaki oleh kantor pusat maka terdapat pos-pos tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh kantor pusat.
Hal yang penting mengenai akuntansi dan pencatatan sistem desentralisasi terhadap transaksi yang menghubungkan antara Pusat dengan cabang adalah Rekening Koran Timbal Balik (R/K). Sehingga pencatatan setiap transaksi dalam jurnalnya juga sedikit berbeda dengan jurnal biasa.

BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Soal Persekutuan Firma
Masuknya sekutu baru dengan mebeli kepentingan sekutu lama.
Firma Selvi dan Andi dengan masing-masing modal sebesar Rp. 75.000.000 danRp. 90.000.000. Rasio laba/rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal. Henniditerima sebagai sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama sebesar 1/6 bagian Rp. 50.000.000.
Jurnal Firma atas masuknya sekutu Henni:
Modal Selvi 12.500.000
Modal Andi 15.000.000
Modal Henni 27.500.000
Cartatan: Uang sebesar Rp.50.000.000 diterima oleh para sekutu lama sesuai dengan perjanjian.
Perolehan kepentingan lewat investasi.
Contoh soal :
Persekutuan bergerak dalam bidang percetakan, modal sekutu lama terdiri dariSelvi sebesar Rp. 300.000.000 dan Christi sebesar Rp. 187.500.000. Pembagianlaba/rugi sekutu lama sesuai dengan ratio modal awal yang disetor. Sekutu Ritaditerima sebagai sekutu baru dan menyerahkan mesin percetakan seharga Rp.560.000.000. sekutu lama setuju menerima Rita dengan nilai mesin sebesar Rp.480.000.00
Jurnal Persekutuan atas masuknya Rita :
Mesin 480.000.000
Modal Rita 480.000.000
Dasar dalam pemberian ada tidaknya Goodwill dan bonus serta pemberian goodwill dan bonus untuk sekutu lama dan sekutu baru :
Jika Investasi awal sekutu baru = (Modal awal sekutu lama + setoran sekutu baru)*kepentingan sekutu baru Maka Tidak ada bonus maupun goodwil
> Bons/Goodwill untuk sekutu lama
< Bonus/Goodwill untuk sekutu baru
3.2 Contoh Soal Konsinyasi
Transaksi Penjualan Konsinyasi Dicatat Secara Terpisah
Antara Metode Perpectual dan Metode Phisik
Metode Perpectual Metode Phisik
1) pengiriman barang-barang konsinyasi
barang-barang konsinyasi xx
persediaan produk jadi xx
2) dibayar ongkos angkut pengiriman barang-barang konsinyasi xx
kas xx
3) diterima perhitungan penjualan
a. mencatat hasil penjualan
piutang dagang xx
penjualan konsinyasi xx
b. mencatat harga pokok penjualan HPP konsinyasi xx
biaya penjualan konsinyasi xx
barang-barang konsinyasi xx
4) penerimaan/pengiriman uang kas dari konsinyi
kas xx
piutang dagang xx
5) menutup/memindahkan kas saldo
rekening pengiriman barang-barang konsinyasi ke rugi laba barang-barang konsinyasi xx
pengiriman barang-barang konsinyasi xx
barang-barang konsinyasi xx
kas xx
piutang dagang xx
penjualan konsinyasi xx
HPP konsinyasi xx
biaya penjualan konsinyasi xx
barang-barang konsinyasi xx
kas xx
piutang dagang xx
pengiriman barang-barang konsinyasi xx
rugi-laba xx

3.3 Contoh Soal Hubungan Kantor PusatDengan Kantor Cabang
3.3.1Sistem Sentralisasi
Kantor pusat mengirim kas sebesar Rp. 200.000 untuk pembukaan kantor cabang.
Kas – Ktr Cabang 200.000
Kas (aktiva) 200.000
Kantor cabang membeli aktiva tetap senilai Rp. 150.000 secara kredit.
Aktiva tetap – Ktr Cabang 150.000
Kas Ktr.Cabang 150.000

Pembelian barang dagangan semuanya secara kredit: Kantor Pusat Rp.1200.000, kantor cabang Rp. 800.000
Persediaan 1.200.000
Utang Dagang 1.200.000
Persed. ktr cabang 800.000
Utang Dagang 800.000
Pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang Rp. 275.000.
Persediaan-Ktr Cabang 275.000
Persediaan 275.000
Penjualan barang semuanya dilakukan secara kredit: Kantor Pusat Rp.1500.000, kantor cabang Rp. 700.000. Harga pokok atas barang dagangan yang dijual tersebut masing-masing Rp. 1000.000 dan Rp. 400.000.
Piutang dagang 1.500.000
Penjualan 1.500.000
HPP 1.000.000
Persediaan 1.000.000
Piutang dagang 700.000
Penjualan 700.000
HPP 400.000
Persediaan 400.000
Penagihan piutang dagang: Kantor Pusat Rp. 1300.000, Kantor Cabang Rp. 500.000.
Kas 1.300.000
Piutang Dagang 1.300.000
Kas 5.00.000
Piutang Dagang 500.000

3.3.2 Sistem Desentralisasi
Contoh transaksi yg memengaruhi kantor pusat dan kantor cabang, a.l:
1) Pengiriman kas (aktiva) dari kantor Pusat ke kantor cabang dan sebaliknya
2) Pengiriman barang dagang dr kantor Pusat ke cabang dan sebaliknya
3) Pembebanan biaya oleh ktr Pusat kpd kantor cabang dan sebaliknya
4) Pengakuan laba/rugi kantor cabang:
5) Penagihan piutang kantor pusat oleh kantor cabang dan sebaliknya
Masalah Khusus Hubungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang
• Kantor cabang di luar negeri.
• Pengiriman barang ke cabang dinota di atas harga pokok.
• Pengiriman aktiva antar cabang atas perintah kantor pusat.
• Pengiriman barang ke cabang dinota di atas harga pokok
Dalam pembahasan di muka pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang selalu di nota dan di catat berdasarkan harga pokok. Namun bisa jadi Pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang di nota diatas harga pokok.
Oleh kantor pusat kelebihan harga nota harga yang dibebankan pada kantor cabang di atas harga pokok akan dikredit ke rekening “Cadangan Kelebihan Harga” atau “Laba Kotor Belum Direalisir”. Jadi waktu mengirim barang, kantor pusat akan mencatat:
Apabila Kantor Pusat mencatat persediaan dengan sistem fisik:
R/K Kantor cabang ……………….xxx
Pengiriman cabang ke Kantor cabang ……….xxx
Cadangan kelebihan harga ………………………xxx
Apabila Kantor Pusat mencatat persediaan dengan sistem perpetual;
R/K kantor cabang ………………..xxx
Persediaan barang dagangan ……………………xxx
Cadangan kelebihan harga ………………………xxx
R/K kantor cabang ………………..xxx
Persediaan barang dagangan ……………………xxx
Cadangan kelebihan harga ………………………xxx

Tentang temusaragih

I am a simple girl.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s